ROKAN HILIR (Riau62.com) — Anggaran kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Rokan Hilir kembali menjadi sorotan. Anggaran tersebut dinilai perlu dikaji dari sisi efisiensi, kepatutan, transparansi, serta potensi tumpang tindih dengan pos belanja lainnya (Jumat 03/10/2026)
Pengamat publik lokal menilai, kondisi ini semakin relevan untuk dipertanyakan karena Bupati Rohil dinilai relatif jarang berada di daerah.
“Publik tentu melihat aktivitas kepala daerah. Ketika Bupati relatif jarang berada di daerah, wajar muncul pertanyaan, untuk apa dan seberapa efektif anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut digunakan,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD dan TAPD Rohil perlu membedah rincian anggaran, termasuk kebutuhan makan dan minum, jamuan tamu, protokoler hingga kegiatan open house.
“Ini bukan persoalan pribadi kepala daerah, tetapi uang publik. Yang perlu dilihat adalah pagu, realisasi, dasar kebutuhan dan apakah ada pembiayaan yang tumpang tindih,” katanya.
Sebelumnya, Plt. Kabag Umum Setda Rohil, Harizal, menyebut anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kebutuhan makan dan minum bulanan pimpinan daerah serta jamuan tamu, termasuk kegiatan open house.
Sorotan ini juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan efisiensi dan mengevaluasi belanja yang masih dapat ditekan, termasuk belanja operasional, perjalanan dinas, rapat serta makan dan minum.
Karena itu, publik dinilai berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai berapa anggaran yang dialokasikan, berapa yang direalisasikan, untuk kebutuhan apa saja, dan seberapa besar manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(Syafri)
