PEKANBARU (Riau62.com) – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau menjadi perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan di media sosial maupun ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan SF Hariyanto dalam rapat paripurna DPRD Riau. Dalam penyampaiannya, ia menyinggung adanya pengaruh Program MBG terhadap kondisi pendapatan daerah. Pernyataan itu kemudian berkembang menjadi perbincangan luas dan menimbulkan beragam interpretasi di masyarakat.
Menanggapi polemik yang muncul, Pemerintah Provinsi Riau memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut perlu dipahami secara utuh dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa Program MBG menjadi penyebab utama penurunan PAD daerah.
Dalam penjelasannya, SF Hariyanto menyebut Program MBG justru memberikan efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah, khususnya pada sektor pembiayaan konsumsi peserta didik yang sebelumnya ditanggung melalui anggaran daerah. Dengan adanya program tersebut, Pemprov Riau diperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar Rp40 hingga Rp45 miliar per tahun.
Sorotan terhadap pernyataan itu juga mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Plt Gubernur, Sekretaris Daerah, Bappeda, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Hasil pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa persoalan penurunan PAD tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan pelaksanaan Program MBG. Kemendagri menilai terdapat sejumlah faktor lain yang lebih berpengaruh, termasuk aspek tata kelola dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang masih perlu diperbaiki.
Menurut Kemendagri, upaya peningkatan PAD harus dilakukan melalui penguatan sistem pengelolaan pendapatan, optimalisasi potensi daerah, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.
Polemik ini menjadi perhatian karena Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik.
Sejumlah pengamat menilai peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan komunikasi publik dari pejabat pemerintah agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Selain itu, klarifikasi yang cepat dan terbuka dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Editor : Redaksi62
