BAGANSIAPIAPI (Riau62.com) — Sekitar 80 satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), menerima alokasi Program Revitalisasi Sekolah. Dalam pengawalannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil menegaskan posisinya sebatas menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan, tanpa campur tangan dalam pengelolaan maupun pencairan dana bantuan.
Penegasan penting tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah, S.STP., dalam forum rapat koordinasi bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir yang dipusatkan di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi strategis ini digelar untuk menyamakan persepsi, memperjelas mekanisme teknis pelaksanaan program, sekaligus mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan penerima manfaat.
Program Prioritas Nasional: Dana Langsung Dikelola Sekolah
Menurut Riwansyah, Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna mendongkrak kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan di daerah.
Ia merinci bahwa seluruh dana bantuan disalurkan secara transparan langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dan eksekusi pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mandiri pihak satuan pendidikan sesuai regulasi yang berlaku.
“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan. Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,” tegas Riwansyah di hadapan para kepala sekolah.
Pada kesempatan yang sama, Riwansyah turut merespons isu miring yang sempat beredar di media sosial terkait dugaan permintaan jatah atau pungutan liar oleh oknum dinas. Ia dengan tegas membantah isu tersebut dan mengimbau masyarakat agar bersikap bijak serta memverifikasi informasi sebelum mempercayainya.
Kesaksian Kepala Sekolah: Penyaluran Transparan dan Progress Fisik Positif
Sebagai bentuk transparansi, sejumlah kepala sekolah penerima bantuan turut memaparkan fakta di lapangan terkait progres pekerjaan dan mekanisme penyaluran anggaran di satuan pendidikan masing-masing.
Kepala TK Attabi’in menyatakan bahwa dana bantuan diterima utuh oleh pihak sekolah tanpa adanya potongan. Bahkan, progres pengerjaan fisik di sekolahnya telah menyentuh angka 95 persen, serta memastikan tidak ada bentuk pungutan apa pun dari Disdikbud Rohil.
Senada dengan hal tersebut, Saringah, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan arahan konstruktif yang diberikan oleh Disdikbud Rohil. Ia menegaskan bahwa proses pencairan dana berjalan murni transparan dan bersih dari segala bentuk pungutan liar.
Keterangan serupa juga diperkuat oleh Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam yang membantah keras isu pungutan di media sosial, seraya memastikan bahwa seluruh manajemen anggaran dan proyek fisik dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah.
Komitmen Pengawasan Ketat demi Kualitas Pendidikan Rohil
Disdikbud Rohil berkomitmen penuh untuk terus mengawal jalannya program melalui fungsi pengawasan dan pemantauan yang ketat, memastikan setiap fasilitas belajar yang direnovasi benar-benar memberikan dampak optimal bagi mutu kegiatan belajar-mengajar di Negeri Seribu Kubah.
Melalui sinergi yang solid antara dinas teknis dan satuan pendidikan, pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah di Rokan Hilir diharapkan mampu berjalan secara tertib, bersih, akuntabel, dan tepat sasaran.
