Pendidikan atau Ladang Korupsi? Cermin Buram Dinas Pendidikan Rokan Hilir
Opini Publik
Pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Namun ketika lembaga yang diberi amanah mengelola pendidikan justru berulang kali terseret kasus dugaan korupsi, masyarakat tentu berhak bertanya: apa yang sebenarnya terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir?
Pertanyaan ini bukan lahir dari asumsi atau fitnah, melainkan dari serangkaian fakta hukum yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023. Nilai proyek yang dipersoalkan mencapai miliaran rupiah dan berujung pada proses hukum oleh Kejaksaan.
Tidak berhenti di situ, sepanjang 2025 hingga 2026, penyidik Kejaksaan Tinggi Riau kembali melakukan penggeledahan terhadap Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir terkait dugaan korupsi pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar maupun SMP. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti serta mendalami kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan proyek pendidikan.serta yang masih hangat diTetapkan Dua Tersangka Korupsi TPP PPPK Disdikbud.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar kesalahan administrasi biasa. Jika dugaan-dugaan itu terbukti, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga ribuan siswa yang kehilangan hak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
Ketika Uang Sekolah Menjadi Bancakan
Korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya dibanding korupsi pada sektor lain. Jika jalan rusak masih bisa diperbaiki, maka kerusakan kualitas pendidikan akibat korupsi dapat menghancurkan masa depan satu generasi.
Bayangkan ketika anggaran rehabilitasi sekolah dikurangi, spesifikasi bangunan diturunkan, atau dana pendidikan diselewengkan. Akibatnya, siswa belajar di ruang kelas yang rusak, fasilitas minim, dan mutu pendidikan tertinggal. Sementara itu, para pelaku menikmati keuntungan pribadi dari uang yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa.
Ironisnya, korupsi yang terjadi di lingkungan pendidikan juga memberikan contoh buruk kepada peserta didik. Bagaimana mungkin sekolah mengajarkan kejujuran jika pengelolanya justru diduga mengkhianati amanah publik?
Akar Masalah yang Perlu Dibongkar
Berulangnya kasus dugaan korupsi di sektor pendidikan mengindikasikan adanya persoalan sistemik.
Pertama, lemahnya pengawasan internal. Banyak proyek berjalan tanpa kontrol yang efektif sehingga membuka peluang manipulasi anggaran.
Kedua, budaya birokrasi yang masih menempatkan proyek sebagai sumber keuntungan, bukan pelayanan publik.
Ketiga, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Masyarakat sering kali tidak mengetahui secara rinci bagaimana dana pendidikan digunakan.
Keempat, minimnya partisipasi publik dalam mengawasi proyek-proyek pendidikan yang menggunakan uang rakyat.
Jika akar masalah ini tidak dibenahi, maka pergantian pejabat hanya akan mengganti nama pelaku tanpa mengubah sistem yang bermasalah.
Saatnya Reformasi Total
Kasus-kasus yang mencuat harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh, bukan sekadar penindakan hukum terhadap individu.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
Transparansi penuh seluruh proyek pendidikan melalui sistem digital yang dapat diakses publik.
Audit independen terhadap penggunaan dana pendidikan setiap tahun.
Pelibatan masyarakat, media, dan organisasi pendidikan dalam pengawasan.
Penerapan sanksi tegas terhadap pejabat maupun kontraktor yang terbukti melakukan penyimpangan.
Seleksi pejabat pendidikan berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kedekatan politik.
Penutup
Masyarakat Rokan Hilir tidak membutuhkan gedung megah yang dibangun dengan praktik korupsi. Masyarakat membutuhkan pendidikan yang bersih, berkualitas, dan berpihak kepada masa depan anak-anak daerah.
Ketika Dinas Pendidikan terus menjadi sorotan karena dugaan korupsi, yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran miliaran rupiah. Yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi Rokan Hilir.
Jika dunia pendidikan sudah tercemar oleh praktik korupsi, maka sesungguhnya yang sedang dirampok bukan hanya uang negara, melainkan harapan anak-anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Karena itu, membenahi pendidikan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat agar sekolah kembali menjadi tempat mencetak generasi unggul, bukan ladang memperkaya segelintir orang.
Oleh : Redaksi Riau62
