BAGANSIAPIAPI (Riau62.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir mengambil langkah cepat dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria dengan membentuk Posko Komando Penanganan KLB Malaria sebagai pusat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan menyusul melonjaknya jumlah kasus malaria yang kini telah mencapai 2.355 kasus, sekaligus sebagai upaya mempercepat pengendalian penyebaran penyakit tersebut.
Keputusan pembentukan posko ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan KLB Malaria yang berlangsung di Aula Kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Lintas Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Selasa (4/8/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhonny Charles, BBA., MBA., dan dihadiri Wakil Ketua III DPRD Rokan Hilir H. Basiran Nur Efendi, S.E., M.IP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pimpinan tinggi pratama, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Polres Rokan Hilir yang diwakili personel Polsek Bangko, Sekretaris Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi dr. Tungga Dewi, para camat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pembentukan Posko Komando merupakan tindak lanjut atas arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai strategi memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan KLB malaria. Posko ini akan menjadi pusat kendali yang bertugas melakukan deteksi dini, pemantauan perkembangan kasus, mitigasi, evaluasi harian, hingga menyusun kebijakan dan langkah strategis untuk mempercepat pengendalian wabah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati yang juga ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) KLB Malaria menegaskan bahwa kondisi malaria di Kabupaten Rokan Hilir telah menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga membutuhkan penanganan yang terkoordinasi dan terintegrasi.
«”Posko komando ini menjadi pusat koordinasi dalam melakukan deteksi dini, mitigasi, evaluasi, sekaligus menentukan langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan untuk menanggulangi KLB malaria. Ini sudah bukan lagi persoalan daerah, tetapi telah menjadi perhatian nasional,” tegas Jhonny Charles usai memimpin rapat.»
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Kabupaten Rokan Hilir akan menerima kedatangan tim Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat yang akan melakukan pendampingan teknis selama kurang lebih satu bulan.
Menurutnya, kehadiran tim CDC merupakan bentuk dukungan internasional terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran malaria di Rokan Hilir.
«”Mereka akan membantu kita dalam penanganan KLB malaria. Karena itu kita harus memiliki satu posko yang menjadi pusat koordinasi dan evaluasi setiap hari agar seluruh langkah penanganan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan terpadu,” ujarnya.»
Lebih lanjut, Jhonny Charles mengatakan bahwa target utama pemerintah daerah bukan hanya menekan angka penularan, tetapi juga mengembalikan status eliminasi malaria yang sebelumnya pernah diraih Kabupaten Rokan Hilir.
Untuk mendukung percepatan penanganan, Posko Komando KLB Malaria dibentuk dengan struktur yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah. Wakil Bupati bertindak sebagai Komandan Satgas, Kepala Dinas Kesehatan sebagai Ketua Posko, sedangkan Sekretaris Daerah menjabat Wakil Ketua.
Posko juga melibatkan berbagai OPD, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK), Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), para camat, pemerintah kepenghuluan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Pemkab Rokan Hilir juga akan membentuk grup WhatsApp khusus Penanganan KLB Malaria yang berfungsi sebagai media pelaporan perkembangan kasus secara real time, koordinasi lintas sektor, serta penyampaian informasi kepada pemerintah, tenaga kesehatan, dan media.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, hingga awal Agustus 2026 jumlah kasus malaria di Kabupaten Rokan Hilir telah mencapai 2.355 kasus. Tiga kecamatan dengan angka kasus tertinggi berada di Kecamatan Sinaboi, Pasir Limau Kapas (Palika), dan Bangko, sehingga menjadi wilayah prioritas dalam pelaksanaan intervensi dan pengendalian.
Melalui pembentukan Posko Komando KLB Malaria, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah kepenghuluan, hingga masyarakat, dapat bergerak secara terpadu dalam memutus mata rantai penularan malaria.
Sinergi yang kuat, didukung pendampingan teknis dari Kementerian Kesehatan dan tim CDC Amerika Serikat, diharapkan mampu mempercepat pengendalian KLB malaria serta mengembalikan Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang bebas dari penularan malaria sesuai target eliminasi nasional (sy)
