JAKARTA (Riau62.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, dr. Maharani, membantah keras berbagai informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Beliau menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Tuduhan maupun informasi yang mengaitkan saya dengan dugaan korupsi Program MBG tidak benar,” tegas Maharani kepada awak media ini Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, setiap perkara hukum harus ditangani berdasarkan alat bukti yang sah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan didorong oleh opini publik ataupun spekulasi yang berkembang di media sosial.
Ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Maharani juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum.
“Jangan sampai informasi yang belum terbukti kebenarannya menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak tertentu,” ujarnya.
Politisi Golkar itu turut menyayangkan munculnya penggiringan opini yang berupaya menghubungkan dirinya dengan dugaan kasus tersebut.
Bahkan, kata dia, berkembang narasi yang mengaitkan isu itu dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya sebagai anggota DPR RI.
“Saya sangat menyayangkan adanya upaya penggiringan opini yang tidak berdasarkan fakta. Termasuk mengaitkan isu ini dengan proses PAW saya di DPR RI. Hal tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Maharani menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Ia meyakini aparat penegak hukum akan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku, sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara objektif dan akuntabel.
“Saya percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional. Karena itu, mari bersama-sama menghormati proses hukum dan mengedepankan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Maharani mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi arus informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi dan memastikan kredibilitas sumber sebelum menyebarluaskan suatu informasi.
Menurutnya, ruang publik harus diisi dengan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak menimbulkan keresahan maupun merusak reputasi pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan suatu perkara.
“Penyebaran informasi tanpa dasar yang kuat tidak hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga dapat mencederai prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung bersama,” pungkasnya. (R62)
