Prabowo Targetkan Tutup Hingga 800 BUMN Bermasalah, Klaim Hemat Triliunan Rupiah

Bangkalan (Riau62.com) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ke depan, pemerintah menargetkan penutupan hingga sekitar 800 perusahaan pelat merah yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi bagi negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan BUMN yang mencapai lebih dari seribu unit. Menurutnya, sebelum menjabat presiden, ia memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.

“Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 perusahaan. Banyak yang tidak menghasilkan keuntungan dan terus merugi,” ujar Prabowo.

Menurut Kepala Negara, langkah penutupan perusahaan-perusahaan yang merugi merupakan bagian dari upaya reformasi BUMN dan efisiensi anggaran negara. Ia menilai banyak perusahaan yang tetap membebani keuangan negara meskipun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan.

Prabowo mencontohkan bahwa setiap perusahaan memiliki jajaran direksi dan komisaris yang menerima gaji serta fasilitas, sehingga keberadaan perusahaan yang terus merugi dinilai tidak efisien.

“Kalau dihitung empat direksi dan empat komisaris di satu perusahaan, jumlahnya besar. Belum lagi gaji dan fasilitasnya. Dengan menutup perusahaan yang tidak sehat, negara bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah,” katanya.

Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola perusahaan negara. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan aset dan perusahaan milik negara dapat dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kebijakan penataan dan penutupan BUMN yang tidak sehat ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara serta mengurangi beban keuangan yang selama ini ditanggung akibat perusahaan-perusahaan yang terus mengalami kerugian.

Sumber: Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat Penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23 Juni 2026). Informasi sebagaimana dikutip dari pidato resmi Presiden yang dilaporkan berbagai media nasional.

 

Editor  : Redaksi62

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *