Jakarta (Riau62.com) – Pemerintah berencana memperluas penerapan sistem pemungutan pajak atas transaksi jual beli yang dilakukan melalui marketplace sebagai bagian dari penyesuaian sistem perpajakan di era ekonomi digital (Jumat 03/07)
Kebijakan tersebut dilakukan seiring pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik di Indonesia yang terus mencatat peningkatan jumlah penjual dan nilai transaksi setiap tahun. Dalam skema yang disiapkan, pemerintah akan menunjuk lebih banyak perusahaan marketplace sebagai pihak yang membantu memungut pajak dari transaksi para penjual sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutannya. Pajak yang selama ini memang menjadi kewajiban pelaku usaha nantinya dapat dipungut langsung melalui platform tempat mereka berjualan sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana.
Langkah tersebut diambil karena semakin banyak pelaku usaha, termasuk jutaan UMKM, yang memasarkan produknya melalui marketplace. Perubahan pola perdagangan ini dinilai memerlukan sistem perpajakan yang mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Melalui mekanisme baru tersebut, pelaporan pajak diharapkan menjadi lebih praktis. Seluruh transaksi yang telah tercatat dalam sistem marketplace dapat menjadi dasar pemungutan dan pelaporan sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan proses administrasi secara terpisah.
Selain menyederhanakan administrasi, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Dengan perlakuan perpajakan yang lebih seimbang, pemerintah berharap tidak terjadi kesenjangan dalam dunia usaha.
Meski demikian, pemerintah memastikan pelaku UMKM berskala kecil tetap memperoleh perlakuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengenaan kewajiban pajak tetap mengacu pada batas omzet, jenis usaha, serta regulasi perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga tidak seluruh penjual otomatis dikenai kewajiban yang sama.
Pemerintah juga mengimbau para pelaku UMKM agar tidak khawatir terhadap rencana tersebut. Tujuan utama kebijakan ini adalah menyederhanakan mekanisme administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan, bukan menambah beban baru bagi usaha kecil yang sedang berkembang.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah yang sulit dihindari di tengah meningkatnya transaksi perdagangan daring. Sistem pemungutan yang terintegrasi dengan marketplace dinilai dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak.
Namun, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sosialisasi kepada masyarakat. Pelaku usaha digital, khususnya UMKM, dinilai masih memerlukan penjelasan mengenai mekanisme pemungutan, transaksi yang dikenai pajak, hingga tata cara pelaporannya agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Di sisi lain, perusahaan marketplace juga diharapkan menyiapkan sistem yang mudah dipahami pengguna. Informasi mengenai besaran pajak, transaksi yang dikenai kewajiban, serta bukti pemungutan perlu disajikan secara transparan sehingga penjual dapat mengetahui rincian setiap transaksi.
Rencana perluasan pemungutan pajak melalui marketplace ini merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan nasional. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan efektivitas administrasi, memperkuat transparansi, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
Sebelum diterapkan secara luas, pemerintah masih akan melakukan evaluasi dan menyerap masukan dari pelaku usaha, perusahaan marketplace, serta masyarakat. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan agar implementasinya berjalan efektif, adil, dan tetap mendukung iklim usaha di Indonesia.
Editor : Redaksi62
