Rokan Hilir (Riau62.com) – Sebuah dokumen bertajuk Surat Perjanjian yang ditandatangani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir pada Pilkada 2024, H. Bistamam dan Jhony Charles, kembali menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir. (minggu 31/05)
Dalam surat yang tertanggal 1 November 2024 tersebut, pasangan calon menyatakan komitmen mereka kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Rokan Hilir apabila terpilih memimpin daerah itu.
Terdapat tujuh poin komitmen yang dituangkan dalam surat tersebut, di antaranya menjamin pembayaran gaji guru tepat waktu setiap bulan bagi guru PNS, PPPK maupun guru honor daerah. Selain itu, pasangan tersebut juga berjanji memberikan tunjangan bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai kemampuan anggaran daerah.
Komitmen lainnya mencakup penuntasan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, baik bagi guru maupun operator sekolah. Mereka juga berjanji memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru PPPK sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di sektor pendanaan pendidikan, surat tersebut memuat janji pemberian dana BOSDA khusus untuk SD dan SMP sesuai kemampuan daerah. Pasangan calon juga menyatakan akan mengangkat kepala sekolah berdasarkan aturan, prestasi, dan jenjang karier guru.
Tak hanya itu, penghargaan atau reward bagi guru dan kepala sekolah berprestasi juga menjadi salah satu poin yang dijanjikan dalam dokumen tersebut.
Dalam bagian akhir surat, disebutkan bahwa perjanjian dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan ditandatangani langsung oleh kedua calon.
Beredarnya kembali dokumen tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan pendidik. Sejumlah pihak berharap seluruh komitmen yang telah disampaikan saat masa kampanye dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sementara sebagian lainnya meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat pendidikan.
Hingga kini, surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang terus diperbincangkan sebagai bentuk komitmen politik terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.(R6)
