Makassar (Riau62.com) – Di tengah dinamika global yang terus berubah dan kompleksitas persoalan sosial-politik yang semakin meningkat, konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, Menakar Berkelanjutannya Good Governance (MBG) tidak lagi sekadar menjadi instrumen evaluasi administratif, melainkan sebuah kerangka strategis yang harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan tinggi.
Sebagai institusi yang mencetak calon birokrat, analis kebijakan, dan pemimpin masa depan, program studi di bidang Administrasi Publik memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan teori dan prosedur birokrasi semata, tetapi harus berkembang menjadi ruang pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan zaman.
Di sinilah relevansi MBG menjadi sangat penting. Perguruan tinggi dituntut mampu mengintegrasikan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, dan supremasi hukum ke dalam kurikulum serta proses pembelajaran. Tujuannya bukan hanya menghasilkan lulusan yang memahami konsep tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik nyata.
Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi dunia pendidikan adalah adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan di ruang kuliah dan realitas birokrasi di lapangan.
Selama ini, pembelajaran administrasi publik cenderung berfokus pada struktur dan prosedur organisasi yang bersifat formal. Sementara itu, dunia kerja membutuhkan aparatur yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan menghadirkan solusi inovatif terhadap berbagai persoalan publik.
Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran perlu diarahkan pada penguatan kemampuan analisis strategis, pemecahan masalah, dan perancangan kebijakan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Lulusan harus dibekali kemampuan mengidentifikasi persoalan birokrasi, menganalisis dampak kebijakan, serta merancang sistem pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa transformasi tersebut, konsep good governance berisiko menjadi sekadar jargon yang kehilangan makna ketika berhadapan dengan budaya birokrasi yang tidak produktif atau praktik-praktik penyimpangan.
Memasuki era digital, dimensi keberlanjutan tata kelola pemerintahan juga mengalami perluasan yang signifikan. Penguasaan teknologi informasi dan kemampuan mengelola data kini menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan Administrasi Publik. Digitalisasi birokrasi bukan hanya soal mengubah dokumen fisik menjadi elektronik, melainkan juga tentang membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam perspektif MBG, kemampuan merancang dan mengelola sistem e-governance yang inklusif, aman, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi indikator penting. Lulusan yang mampu memadukan kecakapan teknologi dengan nilai-nilai etika publik akan menjadi aktor utama dalam memperkuat daya tahan tata kelola pemerintahan di era digital.
Namun demikian, kompetensi teknis saja tidak cukup. Keberlanjutan good governance sangat ditentukan oleh integritas dan kualitas moral para pelaksana kebijakan. Sebaik apa pun sistem yang dibangun, tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa aparatur yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab publik.
Karena itu, pendidikan Administrasi Publik harus menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Melalui studi kasus, simulasi pengambilan keputusan, dan pembelajaran berbasis pengalaman, mahasiswa dapat dilatih untuk menghadapi berbagai dilema etika yang mungkin muncul dalam praktik birokrasi. Bekal moral yang kuat akan menjadi benteng utama dalam menghadapi konflik kepentingan, tekanan politik, maupun godaan penyalahgunaan kewenangan.
Selain integritas, kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan.
Persoalan publik saat ini semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sendiri. Kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, hingga transformasi digital membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
Oleh sebab itu, lulusan Administrasi Publik perlu dibekali kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, memfasilitasi dialog, serta membangun kemitraan strategis. Mereka harus mampu menjadi penghubung yang memperkuat kepercayaan publik dan menyatukan berbagai kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, upaya menakar keberlanjutan good governance melalui pendidikan Administrasi Publik merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari tingginya angka penyerapan lulusan di dunia kerja, tetapi juga dari kontribusi nyata yang mereka berikan dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan publik.
Ketika perguruan tinggi mampu melahirkan lulusan yang unggul secara akademik, adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan kolaboratif, serta berintegritas tinggi, maka harapan akan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat bukanlah sebuah utopia. Mereka akan menjadi agen perubahan dan arsitek birokrasi masa depan yang memastikan nilai-nilai good governance tetap hidup, berkembang, dan menjadi fondasi menuju Indonesia yang lebih demokratis, sejahtera, dan bermartabat.
Opini : Sri Yunita Simanjuntak, S.Agr., M.A.P. Dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar
Editor : Redaksi62
