ROKAN HILIR (Riau62.com) – Dugaan potongan Rp300 ribu per hektare dalam penyaluran dana OPLAH 2025 di Kabupaten Rokan Hilir belum mendapat penjelasan dari Kepala DKPP Rohil, Cicik Aftar Mawardi (kamis 20/08)
Upaya konfirmasi telah dilakukan untuk meminta penjelasan terkait dasar potongan, mekanisme penyaluran, hingga pihak yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, Cicik Aftar Mawardi memilih bungkam.
Sikap diam ini justru memunculkan pertanyaan baru: ada apa dengan DKPP Rohil? Mengapa persoalan yang menyangkut dana program pemerintah dan kepentingan petani tidak dijelaskan secara terbuka?
Pengamat publik sekaligus penggiat antikorupsi Andi Saputra menilai, diamnya pejabat ketika muncul dugaan pengelolaan dana publik bukan sikap yang semestinya.
“Kalau memang tidak ada masalah, jelaskan. Kalau Rp300 ribu itu sah sebagai biaya administrasi, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan biarkan masyarakat hanya menerima informasi sepihak,” tegas Andi.
Menurutnya, transparansi adalah kunci. Apalagi jika dugaan potongan tersebut benar terjadi dalam jumlah besar. Dokumen, RAB, petunjuk teknis, serta bukti penyaluran harus dibuka dan diuji.
“Jangan sampai bungkamnya pejabat justru memperbesar kecurigaan publik. Uang negara bukan uang pribadi. Setiap rupiah yang menyentuh hak petani harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Riau62.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala DKPP Rohil maupun pihak terkait lainnya (sy)
