ROKAN HILIR (Riau62.com) – Di saat Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus “mengencangkan ikat pinggang” akibat penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang memukul postur APBD, kondisi kontras justru terlihat pada instansi vertikal di daerah (senin 11/05/2026)
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Rohil Tahun Anggaran 2025 memicu sorotan tajam karena dinilai tetap menyajikan pola belanja yang mewah dan tidak sensitif terhadap krisis lokal.
Ketimpangan Empati Anggaran
Di tengah perjuangan daerah menutupi defisit anggaran yang berdampak pada layanan publik, Kemenag Rohil diduga tetap mempertahankan pola belanja operasional yang boros.
Berdasarkan analisis RUP 2025, ditemukan alokasi perjalanan dinas mencapai Rp476,7 Juta dan puluhan paket pengadaan langsung yang bernilai ratusan juta rupiah. “Sangat miris.
Pemerintah Daerah sedang pusing mencari cara agar pembangunan tidak terhenti akibat DBH Migas yang tertunda, sementara instansi vertikal di bawah Kementerian seolah hidup di ‘pulau yang berbeda’. Mereka tampak kebal krisis dengan tetap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan yang polanya diduga memecah paket untuk menghindari tender,” ujar Andi pengiat anti korupsi Serta kebijakan publik saat ditemui di salah satu warung kopi dibagansiapiapi pada apil 2026
Berlanjut beliau juga menjelaskan Dugaan Pelanggaran Instruksi Presiden Sikap “business as usual” ini dinilai sebagai pembangkangan halus terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025.
Di saat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan biaya seremonial dan perjalanan dinas demi menyelamatkan keuangan negara, Kemenag Rohil justru terindikasi melakukan fragmentasi anggaran.
Ditemukan sedikitnya 27 paket Pengadaan Langsung (PL) pada operasional MIN 1 Rohil dan pemeliharaan gedung dengan nilai total di atas Rp400 juta.
Jika merujuk pada aturan, paket dengan total nilai tersebut seharusnya dilakukan melalui tender terbuka atau E-Katalog, bukan dipecah-pecah menjadi paket kecil untuk menunjuk rekanan secara subjektif.
Desakan Audit di Tengah Krisis
Kondisi keuangan Riau yang sedang tidak baik-baik saja seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh pejabat instansi vertikal untuk memiliki sense of crisis.
“Kami mendesak Itjen Kemenag RI untuk turun ke Rohil. Jangan sampai ada kesan bahwa pejabat kementerian di daerah bisa berpesta pora dengan manipulasi bill hotel atau pecah paket pengadaan, sementara masyarakat Riau sedang menanggung beban akibat anjloknya pendapatan daerah,” tegasnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, H. Khairul, S.Ag., pada hari selasa tanggal 5 Mei 2026 hanya memberikan jawaban singkat, “Sebentar, Bang, saya sedang ada acara.”nanti saya konfirmasi, Hingga berita ini diterbitkan belum memberikan klarifikasi Pernyataan berlanjut dan justru memunculkan tanda tanya di tengah publik, yang kini masih menantikan klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut (Redaksi62)
