Bagansiapiapi (Riau62.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (16/06).
Melalui laporan Badan Anggaran (Banggar), juru bicara DPRD, Darwis Syam, menilai capaian pembangunan daerah belum sepenuhnya diiringi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang memadai. Sejumlah persoalan mendasar masih ditemukan dan dinilai berpotensi menghambat efektivitas pembangunan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir.
Sedikitnya 13 rekomendasi strategis disampaikan DPRD dan diminta untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Salah satu sorotan utama adalah adanya ketidaksesuaian data dalam dokumen LKPJ. DPRD menemukan selisih pendapatan daerah sebesar Rp130,1 juta pada Penjabaran Perubahan APBD. Atas temuan tersebut, DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan akurasi serta konsistensi data keuangan daerah.
Dari sisi kinerja anggaran, DPRD juga menyoroti rendahnya realisasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya sektor pertanian yang hanya mencapai 26,66 persen, Dinas Tenaga Kerja 56,96 persen, Dinas Perikanan 62,2 persen, serta Dinas Sosial 68,13 persen.
Kondisi serupa turut terjadi pada sektor infrastruktur. DPRD menilai pembangunan jalan, jembatan, dan akses air bersih berjalan lambat, seiring realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang hanya 64,02 persen serta Dinas Perumahan Rakyat 64,6 persen.
Dalam aspek keuangan daerah, DPRD mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan kewajiban tunda bayar dan memastikan seluruh beban tersebut dituntaskan pada tahun anggaran berjalan.
Masalah sumber daya manusia aparatur juga menjadi perhatian. DPRD meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyusun peta kebutuhan pegawai secara komprehensif serta mempercepat pengisian jabatan fungsional yang masih kosong, terutama di sektor pendidikan, tenaga kerja, dan sosial.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, DPRD mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Selain itu, Inspektorat Daerah diminta lebih tegas dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi DPRD agar tidak berhenti pada laporan administratif semata.
Di tingkat pemerintahan desa, DPRD juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah, evaluasi desa persiapan menjadi desa definitif, serta penataan regulasi pemilihan kepala desa atau penghulu.
Untuk optimalisasi potensi ekonomi daerah, DPRD mendorong penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk percepatan penerbitan Peraturan Bupati sebagai dasar penguatan operasional.
Sektor pariwisata, khususnya pengelolaan Pulau Jemur di Kecamatan Pasir Limau Kapas, juga dinilai perlu dikelola secara lebih profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rokan Hilir, H. Bistaman, menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
“Rekomendasi ini menjadi bagian dari penguatan fungsi checks and balances. Seluruh OPD akan kami instruksikan untuk segera melakukan perbaikan sesuai catatan yang diberikan,” ujarnya.
DPRD menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir. (Redaksi62)
