Bagansiapiapi (Riau62.com) – Keberadaan rumah dinas ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, rumah dinas ketua DPRD Rohil yang telah menghabiskan anggaran perbaikan dan rehabilitasi APBD tahun 2025 lalu menghabiskan anggaran Rp 657.500.000 terlihat tidak pernah ditempati, meski dianggarkan biaya pemeliharaannya telah digelontorkan. (Jumat 05/06)
Berdasarkan pantauan di lapangan, rumah dinas ketua DPRD yang berada di kawasan strategis di jantung kota bagansiapi tersebut tampak sepi dari aktivitas penghuni. Beberapa bagian bangunan terlihat dalam kondisi cukup baik setelah dilakukan perbaikan, namun hingga kini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya .
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah. Di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah dan berbagai kebutuhan pembangunan yang masih mendesak, pengalokasian dana pemeliharaan untuk aset yang tidak digunakan dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Sejumlah warga menilai pemerintah daerah dan DPRD perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan rumah dinas tersebut. Jika memang tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal , aset tersebut dinilai lebih baik dialihfungsikan untuk kepentingan pelayanan publik atau kebutuhan pemerintahan lainnya agar tidak menjadi beban anggaran setiap tahunnya .
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai persoalan ini bukan semata soal bangunan kosong, melainkan menyangkut prinsip efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.
Setiap aset yang dibangun dan dipelihara menggunakan uang rakyat seharusnya memberikan manfaat nyata serta memiliki tingkat pemanfaatan yang jelas.
“Jika aset sudah diperbaiki tetapi tidak digunakan, sementara biaya pemeliharaan terus dianggarkan setiap tahun, maka perlu dilakukan audit pemanfaatan aset. Pemerintah harus menjelaskan alasan aset tersebut tidak ditempati dan apa rencana ke depannya,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan rumah dinas tersebut tidak ditempati meski telah menjalani perbaikan. Publik pun berharap adanya transparansi terkait total anggaran yang telah dikeluarkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan, serta langkah konkret pemerintah daerah dan DPRD Rohil untuk memastikan aset daerah tersebut tidak terus-menerus menjadi bangunan kosong yang membebani APBD.(R6)
